Satpol PP vs Polisi: Memahami Peran Krusial MerekaMengetahui perbedaan antara Satpol PP dan Polisi adalah hal yang super penting, guys, terutama buat kita yang tinggal di Indonesia. Sering banget kan kita lihat seragam mirip, tugas di lapangan yang kadang bersinggungan, dan akhirnya bikin bingung. “Ini sebenarnya siapa sih?” atau “Apa bedanya ya sama polisi?” Nah, di artikel ini, kita akan kupas tuntas peran krusial dan perbedaan fundamental antara kedua lembaga penegak ketertiban dan hukum ini. Tujuannya jelas, biar kita semua nggak salah paham lagi dan bisa menghargai fungsi masing-masing dengan benar. Yuk, langsung aja kita telusuri lebih dalam siapa sebenarnya mereka dan apa yang membedakan mereka secara signifikan ! Kita akan bahas dari mulai landasan hukum, kewenangan, hingga contoh kasus di lapangan. Artikel ini dirancang khusus untuk kalian yang ingin mendapatkan informasi lengkap , mudah dicerna , dan bermanfaat . Jadi, siap-siap ya, karena setelah ini kalian pasti akan jadi lebih melek soal urusan penegakan hukum dan ketertiban umum di negeri kita tercinta ini!## Siapa Sebenarnya Satpol PP Itu, Guys?Yuk, kita mulai dengan mengenal Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) . Siapa sih mereka sebenarnya? Nah, Satpol PP ini adalah aparat pemerintah daerah, guys. Jadi, fokus utamanya adalah menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) . Gampangnya, mereka itu adalah ‘polisi’ khusus untuk urusan pemerintahan daerah, yang bekerja di bawah naungan Bupati/Walikota atau Gubernur. Landasan hukum utama mereka adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Jadi, kalau ada yang bilang Satpol PP adalah polisi daerah , sebenarnya kurang tepat ya, karena mereka memiliki kewenangan dan hierarki yang berbeda dengan institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).Peran Satpol PP itu sangat vital dalam kehidupan sehari-hari kita di kota maupun kabupaten. Bayangkan saja, kalau nggak ada mereka, mungkin jalanan bakal penuh pedagang kaki lima yang semrawut, bangunan liar tumbuh di mana-mana, atau iklan-iklan nggak jelas menempel sembarangan. Nah, tugas utama mereka justru di situlah, yaitu penertiban . Mereka sering banget turun ke lapangan untuk menertibkan pedagang kaki lima yang melanggar aturan, membongkar bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB), atau menindak pelanggaran Perda lainnya seperti masalah sampah, parkir liar, dan ketertiban di fasilitas umum. Mereka juga punya peran penting dalam mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah daerah, seperti saat ada penyegelan tempat usaha yang melanggar izin atau pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan di masa pandemi kemarin. Ini menunjukkan bahwa lingkup kerja Satpol PP sangat terfokus pada aturan lokal dan ketertiban administratif wilayah.Selain itu, Satpol PP juga berfungsi sebagai penegak Peraturan Daerah yang sifatnya lebih ke arah pencegahan dan penindakan non-pidana. Maksudnya, kalau ada pelanggaran yang sifatnya administratif atau ketertiban umum, merekalah yang akan bertindak. Misalnya, kalau ada tempat hiburan malam yang melebihi jam operasional yang ditentukan Perda , atau ada warga yang membuang sampah sembarangan di area terlarang, Satpol PP yang akan menegur, memberikan sanksi administratif, bahkan bisa sampai menyegel tempat usaha tersebut. Mereka juga bertanggung jawab dalam perlindungan masyarakat, lho. Bukan dalam konteks keamanan dari tindak kriminal ya, melainkan lebih ke arah perlindungan aset daerah , penanganan bencana di tingkat awal, dan membantu menjaga keamanan acara-acara yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Jadi, jelas kan sekarang bahwa Satpol PP ini punya mandat yang spesifik dan lingkup kerja yang terbatas pada wilayah administratif pemerintahan daerah? Jangan sampai keliru lagi ya, guys, karena tugas dan kewenangan mereka sangat berbeda dengan institusi kepolisian yang memiliki cakupan nasional dan fokus pada penegakan hukum pidana secara umum. Ini adalah kunci pertama untuk memahami perbedaan mendasar di antara keduanya.## Lalu, Bagaimana dengan Polisi Republik Indonesia?Sekarang, mari kita beralih ke Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) . Nah, kalau institusi yang satu ini, semua pasti sudah familiar banget kan? Polisi, atau Polri , adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat , menegakkan hukum , serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat . Kewenangan mereka jauh lebih luas dan bersifat nasional, tidak terbatas pada wilayah administrasi daerah tertentu seperti Satpol PP. Landasan hukum utama Polri adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ini artinya, Polri bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki hierarki komando yang bersifat tunggal dari pusat hingga ke daerah. Jadi, beda banget kan dengan Satpol PP yang berkoordinasi dengan kepala daerah?Fokus utama Polri adalah pada penegakan hukum pidana . Merekalah yang akan bertindak jika terjadi tindak kriminal seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, narkoba, korupsi, hingga terorisme. Tugas investigasi dan penyelidikan adalah salah satu core business mereka. Jadi, kalau ada kejahatan, Polisi yang akan menerima laporan, mengumpulkan bukti, memeriksa saksi, dan menangkap pelaku untuk kemudian diproses sesuai hukum yang berlaku. Selain itu, Polisi juga memiliki peran besar dalam menjaga keamanan lalu lintas . Kita sering melihat Polisi Lalu Lintas yang mengatur jalan, menindak pelanggaran lalu lintas, atau membantu korban kecelakaan. Ini adalah bagian dari upaya mereka dalam memelihara ketertiban dan keamanan di jalan raya yang merupakan domain nasional. Mereka juga bertugas dalam pengamanan objek vital nasional, menjaga demonstrasi agar tidak anarkis, serta mengantisipasi potensi kerusuhan atau konflik sosial yang lebih besar. Ini menunjukkan bahwa jangkauan tugas Polisi jauh lebih kompleks dan mencakup semua aspek keamanan nasional dan penegakan hukum pidana secara menyeluruh.Tak hanya itu, Polri juga memiliki fungsi intelijen dan kontra-terorisme yang sangat krusial untuk menjaga kedaulatan negara dan keselamatan warga dari ancaman yang lebih besar . Mereka juga seringkali menjadi garda terdepan dalam penanganan bencana alam, bukan hanya membantu evakuasi tetapi juga menjaga keamanan di lokasi bencana dari potensi penjarahan atau kejahatan lainnya. Fungsi pelayanan masyarakat juga menjadi bagian integral dari tugas Polri , mulai dari pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), hingga layanan laporan kehilangan. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa Polisi memiliki kewenangan yang sangat luas dan cakupan tugas yang menyeluruh dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di seluruh wilayah Indonesia. Mereka adalah penegak hukum sejati yang berwenang menindak segala bentuk pelanggaran hukum, baik pidana maupun perdata, yang mengancam stabilitas negara dan keselamatan warga. Dengan demikian, jelas ya, peran Polisi jauh melampaui sekadar penertiban administratif daerah, melainkan mencakup seluruh spektrum penegakan hukum dan keamanan nasional .## Perbedaan Fundamental: Jangan Sampai Salah Paham Lagi Ya!Oke, guys, setelah kita mengenal lebih dekat Satpol PP dan Polisi , sekarang saatnya kita bedah perbedaan fundamental mereka secara lebih spesifik. Ini bagian paling penting biar kita nggak lagi bingung atau salah sebut. Memahami perbedaan mendasar ini akan membantu kita tahu ke mana harus melapor atau meminta bantuan sesuai dengan jenis masalah yang kita hadapi. Intinya, meskipun keduanya sama-sama memakai seragam dan sering di lapangan, tujuan dan kewenangan mereka sangatlah berbeda . Kita akan kupas tuntas perbedaan ini dari berbagai sudut pandang yang jelas dan mudah dimengerti.### Landasan Hukum dan KewenanganPertama, mari kita lihat dari sisi landasan hukum dan kewenangan . Ini adalah perbedaan paling krusial . Satpol PP itu berpayung hukum pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Satpol PP . Ini berarti kewenangan mereka terbatas pada wilayah administratif pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, kota) dan hanya berhak menegakkan Peraturan Daerah (Perda) serta Peraturan Kepala Daerah (Perkada) . Jadi, jika ada pelanggaran Perda seperti pedagang kaki lima di lokasi terlarang, pembuangan sampah sembarangan, atau bangunan tanpa IMB, maka Satpol PP lah yang berhak menindak. Sanksi yang mereka berikan umumnya bersifat administratif , seperti teguran, denda, penyegelan, atau pembongkaran. Mereka tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan pidana atau penangkapan seperti yang dilakukan polisi. Sebaliknya, Polisi Republik Indonesia memiliki landasan hukum yang jauh lebih luas, yaitu Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia . Kewenangan mereka bersifat nasional dan mencakup seluruh wilayah Indonesia. Polisi berhak menegakkan segala jenis undang-undang yang berlaku di Indonesia, tidak hanya Perda . Mereka berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan , hingga pengamanan terhadap segala bentuk tindak pidana dan gangguan keamanan. Jadi, jika terjadi tindak kriminal seperti pencurian, perampokan, atau kekerasan, maka Polisi lah yang harus kita hubungi. Ini adalah perbedaan paling mencolok yang harus kita pahami, guys. Satpol PP fokus pada ketertiban umum lokal dan aturan administratif , sementara Polisi fokus pada penegakan hukum pidana nasional dan keamanan menyeluruh .### Fokus Tugas dan Area KerjaSelanjutnya, mari kita bedah fokus tugas dan area kerja mereka. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, fokus tugas Satpol PP adalah menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah daerahnya. Mereka seringkali terlibat dalam penertiban pedagang kaki lima , pengawasan izin bangunan , penegakan aturan kebersihan , serta pengamanan aset dan fasilitas publik milik daerah . Misalnya, saat ada acara besar di alun-alun kota atau saat ada penertiban tempat hiburan malam yang melanggar jam operasional, Satpol PP lah yang akan turun tangan. Mereka juga berperan dalam membantu pengamanan pilkada atau mengawal kepala daerah. Area kerja mereka sangat terlokalisasi dan spesifik untuk urusan daerah. Sementara itu, fokus tugas Polisi jauh lebih komprehensif dan luas . Mereka bertanggung jawab atas keamanan nasional , penegakan hukum pidana , dan ketertiban lalu lintas . Polisi menangani kasus-kasus kriminalitas (pencurian, pembunuhan, narkoba), melakukan patroli keamanan, mengatur lalu lintas, mengamankan objek vital nasional, hingga menangani isu-isu terorisme dan radikalisme . Area kerja Polisi mencakup seluruh wilayah Republik Indonesia, mulai dari tingkat desa (melalui Bhabinkamtibmas), kecamatan (Polsek), kota/kabupaten (Polres), provinsi (Polda), hingga nasional (Mabes Polri). Jadi, bisa dilihat ya, guys, bahwa lingkup pekerjaan Polisi jauh lebih makro dan mencakup seluruh aspek keamanan dan hukum di negara ini. Mereka berurusan dengan ancaman yang lebih besar terhadap negara dan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya pada aturan lokal.### Hierarki dan Struktur OrganisasiTerakhir, mari kita lihat dari sisi hierarki dan struktur organisasi . Satpol PP adalah perangkat daerah yang secara struktural berada di bawah Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota). Jadi, kebijakan dan operasional mereka sangat ditentukan oleh pemerintah daerah setempat. Mereka bukan bagian dari institusi vertikal yang terpisah dari pemerintah daerah. Ini artinya, komando dan koordinasi mereka ada di tingkat lokal. Sedangkan, Polisi Republik Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat nasional dan memiliki hierarki komando yang bersifat vertikal dan tunggal . Mereka bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Artinya, dari Mabes Polri di Jakarta hingga ke Polsek di tingkat kecamatan, semua terhubung dalam satu garis komando yang sama. Mereka bukan di bawah pemerintah daerah, meskipun memiliki wilayah kerja di daerah. Adanya Polda di tingkat provinsi, Polres di tingkat kabupaten/kota, dan Polsek di tingkat kecamatan menunjukkan struktur yang terintegrasi dan terpusat . Ini adalah perbedaan fundamental dalam hal organisasi dan rantai komando yang harus kita pahami betul. Singkatnya, Satpol PP itu ‘milik’ daerah, sedangkan Polisi itu ‘milik’ negara. Dengan memahami ketiga perbedaan fundamental ini, kita harap kalian sudah nggak bingung lagi ya, guys, dan bisa membedakan dengan jelas antara Satpol PP dan Polisi beserta peran mereka masing-masing!## Kapan Mereka Bekerja Sama? Kolaborasi Itu Penting, Guys!Meskipun Satpol PP dan Polisi memiliki peran dan kewenangan yang berbeda, bukan berarti mereka berjalan sendiri-sendiri, guys. Justru, dalam banyak kesempatan, kolaborasi dan koordinasi antara kedua lembaga ini sangat penting dan sering terjadi di lapangan. Mereka seringkali bersinergi untuk mencapai tujuan yang sama: menciptakan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan bagi masyarakat. Ini menunjukkan bahwa meskipun fokusnya berbeda, ada titik di mana peran mereka saling melengkapi untuk penegakan aturan dan menjaga stabilitas. Kerjasama ini adalah bukti nyata bahwa pendekatan multisektoral seringkali diperlukan untuk menyelesaikan masalah di masyarakat. Mereka mungkin memiliki domain yang terpisah, namun tujuan akhir mereka seringkali sejalan, yaitu pelayanan publik dan penegakan hukum . Tanpa adanya kolaborasi yang baik, bisa jadi penanganan masalah di lapangan menjadi tidak efektif atau bahkan tumpang tindih kewenangan, yang tentu saja akan merugikan masyarakat. Contoh-contoh kerjasama ini sangat banyak dan bisa kita lihat dalam berbagai skala, dari kejadian kecil hingga event besar.Salah satu contoh kolaborasi yang paling sering kita lihat adalah dalam penanganan demonstrasi atau unjuk rasa . Ketika ada massa yang berunjuk rasa, Polisi akan menjadi garda terdepan untuk menjaga keamanan dan ketertiban secara menyeluruh, memastikan demo berjalan damai dan sesuai aturan hukum. Nah, di sisi lain, Satpol PP juga seringkali turut serta, terutama jika demo tersebut berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah atau jika ada potensi pelanggaran Perda seperti pemasangan spanduk tanpa izin atau perusakan fasilitas umum daerah. Mereka akan bekerja sama dalam mengamankan lokasi, mengawal jalannya aksi, dan memastikan tidak ada pelanggaran hukum atau peraturan daerah yang terjadi. Selain itu, dalam razia gabungan untuk menertibkan tempat hiburan malam, perjudian, atau peredaran miras ilegal, Polisi dan Satpol PP juga sering berkolaborasi. Polisi akan fokus pada aspek pidana seperti narkoba atau praktik perjudian, sementara Satpol PP akan menindak pelanggaran izin usaha atau Perda terkait jam operasional dan ketertiban. Contoh lainnya adalah saat ada penertiban bangunan liar atau pedagang kaki lima berskala besar . Satpol PP akan menjadi pelaksana utama penertiban berdasarkan Perda , namun Polisi akan hadir untuk mengamankan lokasi dan mencegah terjadinya konflik atau tindak anarkis dari pihak yang ditertibkan. Ini adalah bentuk dukungan keamanan yang sangat vital, guys, karena seringkali proses penertiban semacam itu bisa memicu ketegangan di lapangan.Tanpa kolaborasi yang baik, proses penegakan aturan bisa terhambat. Bayangkan, jika Satpol PP melakukan penertiban tanpa pengamanan dari Polisi , risiko terjadinya bentrokan atau kerusuhan akan jauh lebih tinggi. Sebaliknya, jika Polisi berhadapan dengan masalah ketertiban umum yang melanggar Perda , mereka mungkin perlu melibatkan Satpol PP untuk penindakan administratif yang sesuai. Kerja sama ini juga sering terjadi dalam penanganan bencana alam . Saat terjadi banjir, gempa, atau tanah longsor, Polisi dan Satpol PP akan bahu-membahu dalam evakuasi korban , pengamanan lokasi , dan distribusi bantuan . Polisi dengan kewenangan nasionalnya akan memastikan keamanan dan ketertiban secara umum, sedangkan Satpol PP akan fokus pada koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan membantu pengaturan pengungsi serta aset daerah . Jadi, jelas ya, guys, bahwa sinergi antara Satpol PP dan Polisi itu bukan hanya mungkin, tapi justru sangat penting dan sering terjadi . Mereka adalah dua pilar penegakan aturan yang saling mendukung demi terciptanya lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi kita semua. Memahami kapan dan bagaimana mereka berkolaborasi juga merupakan bagian penting dari edukasi publik ini.## Kesalahpahaman Umum dan KlarifikasiPasti banyak dari kita yang masih punya kesalahpahaman umum tentang Satpol PP dan Polisi , kan? Nah, di bagian ini, kita akan luruskan beberapa miskonsepsi yang sering muncul biar kita nggak bingung lagi. Salah satu kesalahpahaman terbesar adalah menganggap Satpol PP sebagai ‘polisi daerah’ atau ‘polisi kota’. Ini salah besar , guys! Seperti yang sudah kita bahas, Satpol PP bukanlah bagian dari institusi Kepolisian Republik Indonesia . Mereka adalah aparat pemerintah daerah yang memiliki mandat dan kewenangan yang berbeda dari Polisi. Istilah ‘polisi’ pada Satpol PP mungkin menimbulkan kebingungan karena seragam mereka yang kadang mirip atau tugas mereka di lapangan yang sama-sama menjaga ketertiban. Namun, ingat ya, Polisi itu nasional dan Satpol PP itu daerah . Mereka bergerak di ranah hukum yang berbeda dan memiliki rantai komando yang terpisah. Jadi, jangan samakan mereka lagi, ya! Ini adalah poin kunci untuk memahami identitas masing-masing lembaga.Salah satu penyebab kesalahpahaman lainnya adalah karena seringnya Satpol PP dan Polisi terlihat bersama dalam operasi gabungan. Misalnya, saat menertibkan hiburan malam, atau saat mengamankan event tertentu. Kehadiran mereka bersama ini seringkali memicu anggapan bahwa mereka adalah satu kesatuan atau memiliki kewenangan yang sama. Padahal, seperti yang sudah kita ulas di bagian kolaborasi, mereka bekerja sama dengan peran yang berbeda . Polisi hadir untuk pengamanan umum dan penegakan hukum pidana , sementara Satpol PP hadir untuk penegakan peraturan daerah dan ketertiban administratif . Masing-masing memiliki tugas spesifik yang saling melengkapi. Contoh konkretnya, kalau ada tempat hiburan yang melanggar jam operasional, Satpol PP yang akan menyegel atau memberi sanksi administratif berdasarkan Perda . Tapi kalau di tempat itu ditemukan peredaran narkoba , maka Polisi yang akan mengambil alih penanganan kasus pidananya. Jadi, kehadiran mereka bersama itu adalah bentuk koordinasi , bukan berarti mereka adalah lembaga yang sama. Mereka adalah entitas yang berbeda namun bisa bekerja sama untuk tujuan yang lebih besar.Ini juga penting untuk ditegaskan: Satpol PP tidak memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana , menahan seseorang atas dasar kejahatan, atau mengeluarkan surat perintah penangkapan. Kewenangan ini mutlak ada pada Polisi dan lembaga penegak hukum lainnya yang diatur oleh undang-undang pidana. Jadi, kalau ada isu pencurian, perampokan, atau kekerasan, jangan lapor ke Satpol PP ya, guys. Langsung lapor ke kantor polisi terdekat . Satpol PP memang bisa saja membantu dalam situasi darurat atau melaporkan kejadian pidana kepada Polisi , tetapi mereka tidak bisa bertindak sebagai penyidik atau penegak hukum pidana. Mereka fokus pada aspek ketertiban dan kepatuhan terhadap regulasi daerah . Sebaliknya, Polisi tidak akan secara langsung membongkar bangunan liar tanpa koordinasi dengan pemerintah daerah, karena itu adalah domain Satpol PP yang punya dasar Perda . Dengan klarifikasi ini, kita jadi tahu kan, ke mana harus mengadu atau meminta bantuan sesuai dengan jenis masalah yang kita hadapi. Kesalahpahaman ini seringkali membuat masyarakat bingung dan bahkan bisa menghambat penanganan masalah yang seharusnya. Jadi, mari kita pahami dengan benar perbedaan peran dan kewenangan antara Satpol PP dan Polisi demi ketertiban dan keamanan bersama. Ini akan membuat kita jadi warga negara yang lebih cerdas dan tahu hak serta kewajiban.## KesimpulanNah, guys, setelah kita jalan-jalan bareng mengupas tuntas seluk-beluk Satpol PP dan Polisi , sekarang kita bisa menarik benang merahnya. Intinya, meskipun keduanya sama-sama berperan menjaga ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat, mereka punya peran dan kewenangan yang sangat berbeda . Satpol PP adalah aparat pemerintah daerah yang berfokus pada penegakan Peraturan Daerah dan menjaga ketertiban umum lokal . Mereka seperti ‘penjaga rumah’ di lingkungan kita, memastikan semua aturan di lingkup daerah berjalan semestinya. Sementara itu, Polisi adalah lembaga negara yang memiliki tanggung jawab nasional dalam penegakan hukum pidana , pemeliharaan keamanan , dan ketertiban masyarakat secara lebih luas. Mereka adalah ‘penjaga negara’ yang memastikan hukum nasional ditegakkan dan melindungi kita dari segala bentuk tindak kejahatan.Memahami perbedaan fundamental ini sangat penting agar kita tidak lagi salah paham atau bingung harus menghubungi siapa saat menghadapi masalah. Kalau ada masalah izin usaha , bangunan liar , atau pedagang kaki lima yang melanggar aturan, itu urusannya Satpol PP . Tapi kalau ada pencurian , perampokan , kecelakaan lalu lintas , atau tindak kriminal lainnya, langsung deh hubungi Polisi . Meskipun begitu, kita juga sudah lihat bahwa kolaborasi antara Satpol PP dan Polisi itu sering dan sangat esensial dalam berbagai situasi, demi menciptakan lingkungan yang aman dan tertib bagi kita semua.Satu hal yang pasti, guys, kedua institusi ini punya peran krusial dan tak tergantikan dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat kita. Mari kita berikan apresiasi kepada mereka yang setiap hari berjuang di lapangan demi ketertiban dan keamanan kita. Dengan pemahaman yang benar, kita bisa menjadi warga negara yang lebih cerdas dan suportif terhadap kerja keras mereka. Jadi, semoga setelah membaca artikel ini, kalian semua sudah lebih paham dan tidak bingung lagi ya antara Satpol PP dan Polisi ! Sampai jumpa di artikel edukatif berikutnya, guys!